Wartawan Media Online Diduga Mendapat Intervensi dari Oknum Kontraktor Proyek Jalan Bantenlama Tonjong

Screenshot 20230831 223557 1 1693496250 734575759
banner 468x60

Serang – Pada satu ketentuannya, bahwa setiap Wartawan dalam melaksanakan tugas liputannya telah dilindungi UU Pers No.40 Tahun 1999. Hal yang dimaksud tersebut adalah untuk menghasilkan karya dari tugas jurnalistik, sebab pada profesi tersebut Wartawan dituntut untuk menyajikan berita berimbang sesuai dengan Kode Etik Jurnalistik (KEJ).

Namun disisi lain, demi menghasilkan sebuah berita tidaklah sedikit hambatan dilapangan yang akan ditemukan seorang Wartawan.
Seperti, pengusiran, penolakan, pengancaman, dll.

Padahal dalam UU Pers No. 40 Tahun 1999 pasal 4 ayat tiga (3) menjelaskan : untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi.
Sedangkan pada pasal 18 menyatakan : setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun, atau denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)
Kamis, (31-8-2023).

Terkait hal diatas, Sikap Tidak Terpuji juga telah ditemui salah satu wartawan yang telah menerima perlakuan salah satu pelaksana lapangan sebagai Oknum Kontraktor yang sudah Intervensi Wartawan saat sedang sambil gambar pada pelaksanaan pembangunan jalan betonisasi yang diketahui adalah merupakan pekerjaan lanjutan pada tahun 2022 yang bersumber dari anggaran APBD Provinsi Banten dengan nilai Rp. 67.119.327.600,00 dengan waktu pelaksanaan 161 hari kalender.

Juga diketahui bahwa oknum kontraktor juga dengan telah menyebutkan bahwa wartawan tidak boleh untuk melakukan pengambilan gambar di lokasi proyek”,
Dan justru tidak hanya itu dirinya juga mempertanyakan untuk apa pengambilan foto proyek, sambil dimana sebaliknya oknum tersebut balik memvidiokan wartawan dengan telpon yang dipegang nya, seraya menghampiri dan berbicara.

“Maaf pak, kenapa bapak melakukan foto foto dilokasi proyek ini, dan kapasitas bapak selaku apa, tuturnya, adalah yang diketahui selaku oknum pengawas lapangan dari kontraktor pelaksana.

Dalam hal tersebut wartawan coba upaya menjelaskan dengan seksama sambil menunjukan legalitas kewartawanan, yang lalu mempertanyakan beberapa hal yang diduga adanya persoalan yang tidak sesuai dengan ketentuan secara aturan yang berlaku, atas banyaknya hal hal yang diduga melanggar aturan.

Tidak cukup disitu, wartawan juga coba untuk melakukan komunikasi dengan pihak instansi terkait yakni Kadis PUPR Provinsi Banten, namun saat dihubungi melalui tlp dan pesan whatsapp dirinya Arlan, selaku Kepala Dinas di PUPR Provinsi Banten belum memberikan jawaban atau memberikan respon apapun.
Sebab hal dan cara ini juga merupakan pengawasan pihak PUPR agar tidak adanya oknum oknum kontraktor yang arogan.

Selanjutnya dalam adanya sebuah cara dan perlakuan oknum di lapangan yang diduga telah melakukan intervensi terhadap wartawan, maka secara hak akan melakukan pengaduan secara resmi dengan melakukan Laporan Informasi yang sah kepada beberapa pihak terkait.

“Setidaknya saya selaku wartawan yang telah dilindungi UU, mengecam keras oknum pengawas proyek yang sedang dilaksanakan nya pekerjaan oleh pihak PT. SCIJ selaku Kontruksi Pelaksana, dan Konsultan Supervisi PT. KTK di wilayah Kasemen, tepatnya di Kelurahan Kesunyatan Kasemen Pemerintah Kota Serang Provinsi Banten.
Sebab atas cara dan perlakuan tersebut bahwa pihak oknum kontraktor diduga sudah menghambat tugas tugas Jurnalistik”,
Sebab hal tersebut juga sudah melanggar UU Pers nomor 40 tahun 1999 tentang Pers,” tutupnya.

Biro Perwakilan Banten:
Penulis: Yasser Arafat

banner 300x250

Related posts

banner 468x60