HMI-MPO Cabang Bogor Pertanyakan Penilaian WTP BPK Jabar, Terkait OTT Bupat Bogor OLeh KPK

WhatsApp Image 2022 04 27 at 19.54.08

infokriminal.com, Bogor – Tertangkapnya Ade Yasin Bupati Bogor serta pihak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jabar dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK pada Rabu 27 April 2022 menuai respon dari Himpunan Mahasiswa Islam – Majelis Penyelamat Organisasi (HMI-MPO) Cabang Bogor yang mempertanyakan penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK.

Yogi Mulyana selaku Pejabat Ketua Umum HMI-MPO Cabang Bogor menduga bahwa terlibatnya Bupati Bogor dengan pihak BPK dalam OTT sangat berkaitan dengan prosesi penilaian terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

“Jika dua aktor itu (Bupati Bogor dan BPK Jabar) yang terlibat dalam OTT KPK ini, maka kita patut mencurigai bahwa ada kebenaran yang sengaja ditutupi kepada publik semisal pada LKPD,” ungkapnya.

Yogi Mulyana pun melanjutkan bahwa Ade Yasin seringkali membanggakan hasil pemeriksaan BPK yang menorehkan WTP atas LKPD Kabupaten Bogor.

“Bulan Maret 2021 itu Ade Yasin bicaranya senang dan bangga atas hasil opini WTP dari BPK, bahkan ia menyatakan telah mendapatkan WTP sebanyak 6x berturut-turut. Apakah selama 6x itu pula Pemkab Bogor telah “berselingkuh” dengan hasil audit BPK?” Kata Yogi Mulyana.

Yogi Mulyana memandang bahwa dalam setiap hasil LHP BPK atas LKPD Pemkab Bogor kerap hadir temuan yang memiliki permasalahan serius. Seperti kasus Korupsi ASN di Bakesbangpol dan kegiatan fiktif BTME Disbudpar.

“Sebagai contoh pada LHP BPK RI atas LKPD Pemkab Bogor Tahun Anggaran 2020 banyak temuan yang serius harus segera ditangani seperti kasus Korupsi ASN di Bakesbangpol senilai Rp 299 juta, pemborosan kegiatan fiktif BTME di Batam dari Disbudpar sebesar Rp 513 juta,” katanya.

Yogi Mulyana juga melanjutkan terdapat kerugian atas pembangunan di PUPR hingga pengelolaan hibah yang carut-marut.

“Selain itu, ada kerugian pembangunan di PUPR sebesar Rp 316 juta, hingga carut-marut pengelolaan hibah sebesar Rp 23,4 miliar” ungkap Yogi Mulyana.

Yogi Mulyana menilai bahwa OTT KPK menjadi cerminan atas kinerja laporan keuangan yang tidak transparan, buruknya integritas ASN, serta mundurnya demokrasi.

“Terseretnya Ade Yasin dalam OTT KPK menjadi cerminan atas buruknya kinerja laporan keuangan yang tidak transparan, minimnya integritas ASN, serta mundurnya demokrasi di Kabupaten Bogor,” tandasnya.

Surya Sp

By centerweb