Infokriminal.com-Kota Bogor– Gerakan Pemuda Islam (GPI) Kota Bogor menggelar demonstrasi terkait mafia anggaran, di kantor Kejaksaan, Kemenag dan Balai Kota Bogor, pada Selasa (3/11/2022).
Dalam aksinya, para demonstran membentangkan spanduk dan Pamflet bertulis “Usut Dugaan KKN 2021, Pemkot dan Kejari Mundur, Segera Usut Ketok Palu APBN 2021, Segera Periksa Ketua Asosiasi, Segera Tindak Lanjuti LHK BPK 2021 serta Usut Dana Hibah Ponpes di Kemenag Kota Bogor.”
Koordinator Aksi Bayu Noviandi mengatakan, Betapa Lemahnya Posisi Penegak hukum Dikota Bogor, ada Apa Dengan Kejaksaan Negeri Kota Bogor ? Ini Menjadi Pertanyaan tersendiri, adakah sesuatu hubungan yang sangat khusus antara Kejaksaan Negeri, Inspektorat Kota Bogor dan Kota Bogor, dalam penegakan hukum dugaan korupsi Dikota Bogor ?Hanya mereka dan allah yang tahu, masyarakat hanya bisa menonton sandiwara yang mereka perlihatkan, jelas Bayu.
Menurutnya Anggaran 2,5 Triliun ditambah lagi 500 Miliar dari APBD Perubahan luar biasa uang segitu banyak diduga dijadikan bancakan bagi SKPD Dinas PUPR Dinas Kesehatan Dinas Perumahan Dan Permukiman, Biro Sekretariat Daerah Bantuan Hibah Baznas dan masih banyak lagi dugaan-dugaan permainan anggaran APBD dikota Bogor, Dugaan lemahnya Kejaksaan terhadap Pemerintah Kota Bogor Semakin kuat dengan turunnya Dana Hibah Kejaksaan sebesar 2.5 Miliar Lebih di APBDP ini yang diberikan oleh Pemerintah Kota Bogor, tuturnya.
“Untuk itu kami dari Pengurus Daerah Gerakan Pemuda Islam Kota Bogor,sebagai wujud peran serta masyarakat dan dalam menegakkan Amar Ma’ruf Nahi Munkar, tentang pemberantasan tindak pidana.
GPI pun menyatakan sikap terhadap permasalahan yang terjadi di Kota Bogor sebagai berikut, “Segera Periksa Kepala Dinas PUPR, Kepala Dinas Kesehatan, Kakanwil Kemenag Kota Bogor, Dan beberapa Kepala SKPD yang Lain.
Mendesak Kejaksaan Negeri untuk mempublikasikan hasil Pemeriksaan Terhadap Kepala Dinas yang terkait dengan temuan LHP BPK RI tahun 2021.
Mendesak Kepala Kejaksaan Negeri Kota Bogor untuk mundur dari jabatannya jika tidak mampu
menegakan hukum dikota Bogor.
Mengajak kepada Masyarakat Kota Bogor untuk mendampingi pelaporan resmi serta penyerahan data-data dugaan KKN di Kota Bogor secara longmarch ke KPK RI dan Kejaksaan Agung RI pada Hari Anti Korupsi tanggal 09 Desember 2022.
Surya Sp
