Ingokriminal.com-Kota Bogor – Para pekerja yang tergabung dalam Dewan Pimpinan Cabang Serikat Pekerja Nasional (DPC SPN) melakukan audensi dengan Pemkot Bogor terkait kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang di hadiri oleh Kadisnker Kota Bogor serta Asisten Pemerintah Kota Bogor bertempat di Balaikota Bogor,JL. Ir. H. Juanda, Kecamatan Bogor Tengah Kota Bogor, Senin (19/9/22).
Budi Mudrika selaku Ketua DPC SPN Kota Bogor mengatakan, dengan pemerintah menaikan harga BBM bagi kaum buruh sangat memberatkan, disaat harga minyak mentah dunia turun dan perekonomian kita sedang merangkak. Pemerintah malah menaikan harga BBM dengan dalih subsidi yang dialihkan ke BLT.
Menurutnya justru lebih tidak mendidik terhadap masyarakat yang diberikan bantuan tunai, sementara bantuan itu cuma sifatnya sementara hanya 6 bulan, “kita lebih sepakat subsidi tidak dicabut alasanya semua rakyat merasakan”,tuturnya.
Mengenai adanya penyelewengan BBM bersubsidi kata Budi, “itukan tergantung sejauh mana pemerintah beserta para aparat dalam pengawasanya yang serius danjuga dapat melibatkan peran serta masyarakat.
Budi menjelaskan, dengan adanya kenaikan harga BBM berdampak langsung terhadap kenaikan harga-harga lainya, ini berbanding terbalik dengan banyaknya Kota dan Kabupaten yang UMK nya tidak naik, karna dengan hadirnya RUU Omnibus Law, UU cipta kerja, dimana UMK diatur formulasinya berdasarkan PP 36, dengan kenaikan BBM sekitar 13%. Maka buruh menuntut juga kenaikan UMK tahun 2023 sebesar 10 sampai dengan 13% serta Menolak RUU Omnibus Law, jelasnya.
Sementara itu Kadisnker Kota Bogor Elia Bontang mengatakan, aspirasi dari SPN Kota Bogor akan Kami sampaikan ke pemerintah Kota Bogor.
Surya Sp
