DINAMIKA REGULASI PERTAMBANGAN TERHADAP USAHA TAMBANG DALAM RANGKA MENINGKATKAN STABILITAS PEREKONOMIAN DI JAWA BARAT

WhatsApp Image 2023 08 31 at 22 18 49 1693568805 1760734517
banner 468x60

WhatsApp Image 2023 08 31 at 22 18 49 1693568805 1760734517

(Rabu,30/08/2023), Subdit Ekonomi Direktorat Intelkam Polda Jawa Barat,  mengadakan Focus Grup Diskusi (FGD) antara pengusaha tambang dan intansi terkait, bertempat di Ballroom Pop hotel Festival Citylink Jl. Peta no. 241 Kel. Suka Asih Kec. Bojongloa Kaler Kota Bandung, kegiatan tersebut juga dihadiri oleh Direktur Intelkam Polda Jabar yang diwakili oleh Kasubdit Ekonomi Dit Intelkam Polda Jabar AKBP Hunter Spionator, SIK., M.Si., Kanit 1 Subdit 4 Tipidter Ditreskrimsus Polda Jabar Kompol Suseno A. Wibowo, S.H., S.IK., M.H., Penata Pertanahan Muda Kanwil BPN Prov. Jabar Aan Sugiono, SH., MH., Kasi Tata Batas dan Penggunaan Kawasan Hutan Perhutani Divre Jabar & Banten Wahyono, S.Hut, Management Aset PTPN VIII Dian Hadiana Arief SEVP, Kepala Bagian Umum dan Tata Usaha BBWS Citarum Dr. Dina Noviadriana, ST., MT., Kabid Penataan Hukum Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Prov. Jabar Nita Nilawati Walla, SP., M.Si., Kepala Bidang Pertambangan Dinas ESDM Prov. Jawa Barat Tedy Rustiady, ST., MT., Penata Perizinan Ahli Muda Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Anny Mirna Aprianty, ST, serta 25 orang perwakilan pengusaha tambang dari Kota / Kab wilayah hukum Polda Jabar.

Sebagaimana diketahui bahwa manajemen tambang diperluan untuk mengatur segala jenis kegiatan pertambangan. Selain itu, manajemen tambang memiliki proses perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengontrolan segala sumber daya yang dihasilkan oleh bumi dan diolah oleh perusahaan pertambangan. Oleh karena itu, perusahaan perlu cara untuk dapat mengoptimalisasikan manajemen tambang dengan memperhatikan segala proses yang berlaku.

Direktur Intelkam Polda Jabar yang diwakili oleh Kasubdit Ekonomi Dit Intelkam Polda Jabar AKBP Hunter Spionator, SIK., M.Si., dalam sambutannya menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk membangun  stabilitas ekonomi serta memberikan pemahaman dan solusi kepada pengusaha pertambangan terkait dengan perizinan pertambangan di Indonesia.

Kepala Bidang Pertambangan Dinas ESDM Prov. Jawa Barat Tedy Rustiady, ST., MT., dalam kesempatan tersebut menyampaikan dasar hukum pelayanan perizinan dan non perizinan sektor pertambangan di Provinsi Jawa Barat. Sebagaimana diketahui pengaturan aktivitas pertambangan secara menyeluruh diatur dalam Undang-Undang Minerba Nomor 3 Tahun 2020 yang merupakan revisi dari UU Nomor 4 Tahun 2009.

Beberapa permasalahan industri pertambangan yang muncul belakangan ini menyebabkan sektor ini berada pada kondisi yang dilematis terkait dengan permasalahan sosial, politis, perundangan hingga Pertambangan Tanpa Izin (PETI). Penata Perizinan Ahli Muda Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Anny Mirna Aprianty, ST dan Kompol Suseno A. Wibowo, S.H., S.IK., M.H., dalam kesempatan tersebut menyampaikan tentang regulasi pertambangan dan Arahan presiden untuk memberikan perlindungan investasi serta arahan Kapolri untuk menjaga investasi dan beri pendampingan khususnya terkait pertambangan serta Dasar hukum untuk penegakan hukum pertambangan.

Pertambangan memegang peran yang sangat penting dalam perekonomian Indonesia, Ekspor produk-produk pertambangan seperti batubara, minyak bumi, dan gas alam memperkuat nilai tukar mata uang negara. Kegiatan pertambangan diharapkan dapat meningkatkan stabilitas ekonomi pertambangan dalam membangun infrastruktur di Indonesia khususnya di wilayah Jawa Barat.

– Ahmad Ridwan, BDG-

banner 300x250

Related posts

banner 468x60