BPO Pimpinan DPRD Jadi Temuan BPK, Sekwan : Itu Sudah Diselesaikan

Views: 19
0 0
Read Time:2 Minute, 14 Second

 

Karawang, infokriminal.com

Berdasarkan data yang dihimpun Infokriminal.com tahun 2019 bahwa diduga Pengelolaan Belanja Penunjang Operasional (BPO) Pimpinan DPRD Tidak Sesuai dengan Ketentuan ada.

Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2017 tentang peraturan Pelaksanaan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 31, menyatakan bahwa untuk menunjang kegiatan oprasional yang berkaitan dengan Representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Ketua DPRD dan Wakil DPRD sehari – hari disediakan dana operasional Pimpinan DPRD. Dana Operasional tersebut diberikan dengan komposisi Ketua DPRD disediakan enam kali uang representasi Ketua DPRD sebesar Rp. 12.600.000,00 dan untuk Wakil Ketua DPRD disediakan empat kali Representasi Wakil Ketua DPRD sebesar Rp. 6.720.000,00.

Sekretariat DPRD Kabupaten Karawang TA 2019 menganggarkan BPO Pimpinan DPRD sebesar Rp. 402.948.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 327.600.000,00 atau 81.30% dari anggaran BPO Pimpinan DPRD tersebut direalisasikan setiap bulan kecuali pada bulan September dan Oktober tidak direalisasikan. Karena pergantian periode DPRD. BPO tersebut direalisasikan melalui 10 buah SP2D LS ke Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Kabupaten Karawang.

Berdasarkan informasi yang di himpun wartawan atas data temuan Audit BPK RI menyatakan hasil pemeriksaan terhadap laporan kegiatan pimpinan DPRD yang di sampaikan tersebut, tidak terlihat adanya rincian penggunaan dana BPO oleh pimpinan DPRD, dengan tidak dibuatkannya laporan penggunaan dana BPO oleh pimpinan DPRD maka akan sulit diketahui apakah dana BPO tersebut telah digunakan sesuai dengan ketentuan dan sulit di ketahui secara pasti jumlah sisa penggunaan dana BPO Pimpinan DPRD pada akhir tahun anggaran kondisi tersebut diduga tidak sesuai peraturan pemerintah No 18 tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Adminitratif pimpinan dan anggota DPRD.

Sekretaris DPRD Karawang Uus Hasanudin ketika ditemui diruang kerjanya Menjelaskan, Sebenarnya temuan tersebut dirinya mengaku belum menjabat dalam posisi saat ini, akan tetapi terkait permasalahan tersebut dirinya mengaku bahwa pernah dimintai keterangan oleh BPK.

“Iya memang temuan BPK tahun 2019 itu ada, dan temuan tersebut sebenarnya sebelum saya menjabat sebagai Sekretaris DPRD karawang,”ungkap Uus saat di temui di ruang kerjanya, Kamis (8/4/210.

Dirinya mengungkapkan bahwa temuan tersebut masuk dalam bentuk Sistem Pengawasan Internal (SPI) dan menurutnya SPI tersebut tidak ada Tuntutan Ganti Rugi (TGR) dan SPI itu bentuk temuan Administrasi, dan petunjuk Rekomendasinya harus di tindak lanjuti dengan perbaikan Administrasi saja.

“Jadi untuk perbaikan administrasi atas temuan rekomendasi BPK tersebut semuanya sudah kita selesaikan, ini bukti penyelesaiannya saya sudah dapat copyan dari pihak inspertorat, jadi semua itu sudah di bereskan ya,”pungkas Uus sambil memperlihatkan selembar bukti Prin Out atas temuan yang menurutnya dari pihak inspektorat Sembari memperlihatkan Selembar kertas Tanpa Kop Surat Inspektor. (Rik Din)

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleppy
Sleppy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *