Breaking News

Views: 12
0 0

Kab.Bekasi, Minggu(17/Mai/2020)

GemantaraRaya – “Pasca turunnya bantuan sosial dari Bansos Presiden (Pusat), Provinsi, dan Kabupaten, khususnya di wilayah Kabupaten Bekasi masih banyak menyisakan PR (Pekerjaan Rumah), terutama dalam pendataan yang tidak maksimal sehingga penerima bantuan tidak tepat sasaran alias amburadul.
“Banyak warga yang seharusnya menerima bantuan tetapi tidak tersentuh, sebaliknya yang mampu malah mendapatkan bantuan.

“Dalam pantuan awak media dari beberapa sumber Informasi di temukan adanya salah satunya Di Kabupaten Bekasi sebut saja “Desa Kalijaya Kecamatan Cikarang Barat Kab.Bekasi, tepatnya di Kp.Kali Jeruk RT 02/03 Desa Kalijaya, salah satu keluarga (istri dari AMF) yang kenal mampu dalam segi ekonomi, dan sebagai yang di anggap tokoh, telah menerima bantuan BLT senilai Rp 600.000 selama 3 bulan bantuan dari pusat, yang di antar langsung oleh petugas Kantor Pos.

“Menurut Ketua RT setempat “saya juga kaget bang kok ada nama istri AMD (Anita Permata Sari) dalam data BLT dari Presiden (Bantuan Pusat) saya sempat ikut mengantar petugas Pos kerumah AMF untuk memberikan BLT tersebut dan telah di terima oleh istri AMF terangnya (red).

Lanjut Ketua RT ‘data Penerima Bantuan BLT Presiden sebanyak 7 orang satu tidak di temukan 3 orang layak, tapi 3 orang lagi tidak layak menurut saya termasuk istri dari AMF, ucapnya.

“Masih kata Ketua RT, yang anehnya lagi di Bantuan Provinsi pun nama AMF terdaftar sebagai penerima bantuan, jadi data yang Kami ajukan tidak ada yang muncul mungkin ini pake data lama, sekitar tahun 2015 lalu, kata dia.

Azat Sudrajat S ip, tokoh pemuda dan selaku koordinator TKSK Kecamatan Sukakarya “menghimbau kepada Pemerintah Daerah (Pemkab) Bekasi agar dapat memaksimalkan pendataan melalui Dinas yang terkait, seperti DPMPD, Diskomimfo, Dinsos dan yang terkait, agar pembenahan pendataan kedepan bisa lebih update dengan fakta dilapangan, terutama dalam saat situasi Covid-19 seperti ini, sehingga tidak terjadi lagi tumpang tindih,  semua perlu di maksimalkan dan dipersiapkan kedepannya baik dari Sumber Daya manusianya maupun technologinya, agar pendataan tidak carut marut seperti ini, pungkasnya.

Pemkab Bekasi harus segera melakukan pembenahan data, melalui Graduasi yang di Musdeskan atau Muskel (Musyawarah Kelurahan) oleh Kades atau Lurah, agar data-data yang baru bisa diajukan kembali ke Pusat, dan harus ada satu yang di khususkan untuk pembenahan data atau Bank Data , tandasnya.

Masih kata Azat, “Kami selaku TSK atau Pendamping desa tidak punya kewenangan dalam hal perubahan data, fungsi Kami hanya sebatas pendampingan dan pengawasan ketika terjadi permasalahan di lapangan dalam penyampaian bantuan ke masyarakat, apabila Pemkab Bekasi serius dalam menangani hal pendataan saya yakin kedepannya akan lebih sinkron, tutupnya.
(sgd)

Red Bekasi

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleppy
Sleppy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *