Breaking News

Views: 19
0 0

Bekasi, 11 April 2020

Infokriminal.com – Ketua DPC KABUPATEN BEKASI GEMANTARA RAYA Anwar Gunawan bersama Tim LBH GEMANTARA RAYA Ari Indra David, S.H., M.H., menyampaikan bahwa Kemenaker telah menerbitkan Surat Edaran nomor M/3/HK.04/III/2020 tentang Perlindungan Pekerja/Buruh dan Kelangsungan Usaha dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19, guna mencegah dampak pukulan pandemi Corona ke pekerja.

Melalui surat tersebut, Kemenaker meminta kepada para Gubernur di daerah untuk mengupayakan pencegahan penyebaran dan penanganan kasus terkait Covid-19 di lingkungan kerja. Terdapat 6 poin yang diminta Kemenaker:

Pertama
Dengan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundangan di bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

Kedua
Menyebarkan informasi kepada semua organisasi dan pihak terkait yang berada dalam wilayah Gubernur.

Ketiga
Mendata dan melaporkan kepada instansi terkait setiap kasus atau yang patut diduga kasus Covid-19.

Keempat
Memerintahkan pimpinan perusahaan untuk melakukan antisipasi penyebaran Covid-19 pada pekerja/buruh dengan melakukan tindakan-tindakan pencegahan seperti perilaku hidup bersih dan sehat dengan mengintegrasikan program K3. Pemberdayaan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) dan optimalisasi fungsi pelayanan kesehatan kerja.

Kelima
Mendorong setiap pimpinan perusahaan segera membuat rencana kesiapsiagaan dalam menghadapi pandemi Covid-19 dengan tujuan memperkecil risiko penularan di tempat kerja dan menjaga kelangsungan usaha. Keenam, jika terdapat pekerja/buruh atau pengusaha berisiko, diduga atau mengalami sakit akibat Covid-19, maka dilakukan langkah-langkah penanganan sesuai standar kesehatan yang dikeluarkan Kementerian Kesehatan.

Kemenaker juga meminta agar perlindungan pengupahan bagi pekerja/buruh terkena Covid-19 dilaksanakan. Ada 4 poin teknis tentang hal ini:
Pertama,
Bagi pekerja/buruh yang masuk kategori Orang dalam Pemantauan (ODP) berdasarkan keterangan dokter sehingga tidak dapat masuk kerja paling lama 14 hari atau sesuai standar Kemenkes, maka upahnya dibayarkan secara penuh.

Kedua,
Bagi pekerja/buruh yang menjadi suspect Covid-19 dan dikarantina/isolasi menurut keterangan dokter, maka upahnya dibayarkan secara penuh selama menjalani masa karantina/isolasi.

Ketiga
Bagi buruh yang positif Covid-19 dan tidak dapat masuk kerja dengan dibuktikan keterangan dokter, maka upahnya dibayarkan sesuai peraturan perundang-undangan.

Keempat
Bagi perusahaan yang melakukan pembatasan kegiatan usaha akibat kebijakan pemerintah di daerah masing-masing guna mencegah dan menanggulangi Covid-19 sehingga sebagian atau seluruh buruhnya tidak masuk kerja, dengan mempertimbangkan kelangsungan usaha maka perubahan besaran maupun cara pembayaran upah dilakukan sesuai dengan kesepakatan antara perusahaan dan buruh.

Menaker meminta kepada pengusaha agar tidak gampang merumahkan dan memutus hubungan kerja pekerja/buruh selama pandemi Covid-19 berlangsung. Ia meminta pengusaha mencari cara lain, seperti pembagian jam kerja, pengurangan jam lembur serta meliburkan secara bergiliran demi memangkas ongkos produksi.

Jika terpaksa tetap PHK, Ida meminta kepada perusahaan untuk membayarkan hak buruh terdampak.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, hak pekerja/buruh jika terkena PHK  termuat dalam Pasal 61 untuk pekerja kontrak berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan Pasal 156 untuk pekerja tetap berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tentu (PKWTT).

Hak buruh kontrak berdasar Pasal 61 ayat (1) jika terkena PHK adalah mendapat ganti rugi dari perusahaan sebesar upah dalam kontrak sampai batas waktu berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja.

Sementara hak buruh tetap berdasarkan Pasal 156 ayat (1) adalah mendapat uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima. Perhitungan uang pesangon dalam pasal tersebut, yaitu:

1. Masa kerja kurang dari 1 tahun mendapat 1 bulan upah.

2. Masa kerja 1 tahun atau lebih tapi kurang dari 2 tahun mendapat 2 bulan upah.

3. Masa kerja 2 tahun atau lebih tapi kurang dari 3 tahun mendapat 3 bulan upah.

4. Masa kerja 3 tahun atau lebih tapi kurang dari 4 tahun mendapat 4 bulan upah.

5. Masa kerja 4 tahun atau lebih tapi kurang dari 5 tahun mendapat 5 bulan upah.

6. Masa kerja 5 tahun atau lebih tapi kurang dari 6 tahun mendapat 6 bulan upah.

7. Masa kerja 6 tahun atau lebih tapi kurang dari 7 tahun mendapat 7 bulan upah.

8. Masa kerja 7 tahun atau lebih tapi kurang dari 8 tahun mendapat 8 bulan upah.

9. Masa kerja 8 tahun atau lebih tapi kurang dari 9 tahun mendapat 9 bulan upah.

Perhitungan uang penghargaan masa kerja ditetapkan sebagai berikut:

1. Masa kerja 3 tahun atau lebih tapi kurang dari 6 tahun mendapat 2 bulan upah.

2. Masa kerja 6 tahun atau lebih tapi kurang dari 9 tahun mendapat 3 bulan upah.

3. Masa kerja 9 tahun atau lebih tapi kurang dari 12 tahun mendapat 4 bulan upah.

4. Masa kerja 12 tahun atau lebih tapi kurang dari 15 tahun mendapat 5 bulan upah.

5. Masa kerja 15 tahun atau lebih tapi kurang dari 18 tahun mendapt 6 bulan upah.

6. Masa kerja 18 tahun atau lebih tapi kurang dari 21 tahun mendapat 7 bulan upah.

7. Masa kerja 21 tahun atau lebih tapi kurang dari 24 tahun mendapat 8 bulan upah.

8. Masa kerja 24 tahun atau lebih mendapat 10 bulan upah.

Uang penggantian hak yang seharusnya diterima meliputi:

1. Cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur.

2. Biaya atau ongkos pulang untuk pekerja/buruh dan keluarganya ke tempat di mana pekerja/buruh diterima kerja.

3. Penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan ditetapkan 15% dari uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja bagi yang memenuhi syarat.

4. Hal-hal lain yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja sama.

Jika penghargaan yang dimaksud adalah bonus pekerjaan yang telah dijanjikan, maka sesuai Pasal 156 ayat (4) huruf (d) Juncto Pasal 156 ayat (1) UU Ketenagakerjaan seorang buruh berhak mendapatkannya.

Wahyudin Red

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleppy
Sleppy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *