Breaking News

Views: 65
0 0

MOJOKERTO, Belakangan ini hampir disetiap kota marak demo penolakan terhadap Undang-Undang (UU) Cipta Kerja, kerusuhan tak bisa di hindari disertai aksi anarkis yang tentunya merugikan banyak pihak.

Kapolres Mojokerto menggelar deklarasi ‘Tolak Anarkis’, Jum’at (16/10/2020), bertujuan untuk menyikapi hal-hal yang tidak diinginkan timbul di setiap kegiatan yang banyak mengerakkan massa itu, ungkapnya.

MUI, FKUB, tokoh lintas agama, PMII, GMNI, HMI, dan BEM se-Kota Mojokerto menghadiri acara yang digelar di lapangan Polresta Mojokerto.

AKBP Deddy Supriyadi sebagai Kapolresta Mojokerto mengatakan, “akhir akhir ini dinamika aksi unjuk rasa terjadi diberbagai wilayah di Indonesia tentunya juga di Mojokerto terkait dengan penolakan UU Cipta Kerja” AKBP Deddy Supriyadi mengawali pernyataannya.

“Reaksi atas produk hukum baru yang dirancanag oleh DPR RI saat menjelang hingga di sahkanya menjadi Undang-undang telah menuai reaksi penolakan dari berbagai element masyarakat,” tandasnya.

Meski demikian, ia mengapresiasi kegiatan aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh berbagai element masyarakat Mojokerto, khususnya mahasiswa dan serikat buruh berlangsung dengan aman dan kondusif.

“Meskipun di beberapa daerah lain baik di Jawa Timur maupun di Pusat (Jakarta) terjadi aksi anarkis yang menyebabkan kerusakan baik fasilitas umum maupun kendaraan dinas hingga adanya korban luka- luka baik dari aparat maupun juga dari massa aksi. Dari pengalaman tersebut semoga kedepan kita semua lebih baik lagi,” ujar AKBP Deddy Supriyadi kembali menjelaskan.

Lebih lanjut, AKBP Deddy menyampaikan, bahwa Presiden Joko Widodo telah menyampaikan pada hari Rabu 14 Oktober 2020, dimana mekanisme dalam penyampaian draf dimaksud telah diatur dalam ketentuan Undang–Undang RI Nomor 12 Tahun 2011. Didalamnya disebutkan bahwa DPR memiliki waktu selambat-lambatnya tujuh hari menyerahkan UU kepada Presiden sejak tanggal persetujuan.

“Artinya draf yang disampaikan oleh DPR ke Presiden sudah final,” tandasnya.

Kapolres pun menghimbau kepada seluruh element masyarakat yang ada di Mojokerto khususnya di wilayah hukum Polres Mojokerto Kota untuk bersama–sama menaati aturan yang ada demi terselenggaranya kehidupan yang aman dan kondusif dengan tidak melakukan aksi anarkis dengan melakukan kerusuhan, pengrusakan dan kegiatan lain yang dapat merugikan orang lain.

“Sebagai warga negara yang baik maka mari kita junjung tinggi supremasi hukum yang berlaku di Negara kita,” paparnya.

Ditambahkanya, semisal ada beberapa dari element yang masih melakukan penolakan terhadap UU Cipta Kerja, maka ia meminta menyampaikan aksi dengan elegan, tertib, damai dan tetap terapkan Protokol Kesehatan karean sat ini kita masih dalam kondisi pandemi Covid-19.

“Tempuh jalur hukum jika memang produk hukum dimaksud dinilai kurang mengakomodir kepentingan masyarakat banyak maka lakukanlah judicial review UU ke Mahkamah Konstitusi,”
AKBP Deddy Supriyadi mengakhiri pidatonya.

Red Mojokerto
Nurul

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleppy
Sleppy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *