Ada Mafia Hukum, Kasus Juliana Nguru Diu Mangkrak di Polresta Kota Depok

0
308

MODUS penipuan dalam bentuk kerjasama bagi hasil dengan janji keuntungan berlipat ganda nampaknya sudah sering terjadi, tak hanya dalam bentuk bagi hasil usaha, tapi juga pinjaman perorangan yang pada prakteknya semua fiktif belaka alias penipuan terencana yang memang sudah biasa dilakukan para pelakunya. Tak jarang, dari aksi tipu sana sini alias “tipsani” tersebut, banyak korban yang mengalami shock, stress berat, bahkan berujung kematian lantaran “angin surga” yang dijanjikan pelaku tak kunjung terbukti.

Seperti yang terjadi pada Juliana Nguru Diu,warga Komp. Paspampres Blok L, No. 162, RT 008/008, Kelurahan Pasir Gunung Selatan, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok. Wanita yang kesehariannya mengurus rumah tangga ini harus menelan “pil pahit” karena uang yang ia pinjamkan kepada pelaku, Wanda Clara tak kunjung kembali. Buntutnya, kasus ini masuk ke ranah hukum. Korban melaporkan pelaku ke Polresta Kota Depok dengan dengan tudingan telah melakukan penipuan.

Berdasarkan Surat Tanda Penerimaan Laporan/Pengaduan Nomor: STPLP/631/K/III/2017/PMJ/Resta Depok, Sabtu tanggal 4 Maret 2017, Juliana melaporkan kasus penipuan yang dialaminya ke Polresta Kota Depok melalui Ka SPKT – Kanit 3 SPKT yang ditandatangani Iptu Suprihatin, bahwa dirinya telah menjadi korban kasus penipuan (Pasal 378 KUHP) yang terjadi pada 23 Maret 2015 lalu di Bank BRI Jl. Margonda Raya, Kelurahan Depok, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok oleh pelaku, Wanda Clara. Modusnya, korban dimintakan sejumlah uang kepada Terlapor untuk pengurusan pajak penjualan rumah, yang setelah dicek ternyata semua fiktif, dengan kerugian yang dialami korban sebesar Rp. 671.000.000,-.

Kejadian ini berawal dari perkenalan pelaku dan korban saat mereka beribadah di gereja yang sama pada 2015 silam. Beberapa bulan kemudian, saat pelaku ketempatan untuk acara beribadah di rumahnya, setelah selesai ibadah, saat itulah korban mengumumkan kepada semua yang hadir bahwa dirinya memiliki rumah mewah di Lippo Karawaci dan akan mengajak jamaah gereja untuk kunjung ke rumahnya tersebut. “Beberapa bulan kemudian dia pindah ke Pesona Khayangan, Depok dengan menyewa rumah di sana 50 juta setahun. Setelah itu saya dipanggilnya untuk main, untuk diajak jalan-jalan sama dia,” ungkap Juliana Nguru Diu kepada MBN, Selasa (26/03/2019) di bilangan Harjamukti, Kota Depok.

Kemudian sekembalinya dari salon, lanjut Juliana, pelaku mengutarakan maksudnya kepada korban, yakni meminjam uang untuk menjual rumah mewahnya yang di Lippo Karawaci dengan harga 10 – 20 miliar. Untuk meyakinkan korban, pelaku mengungkapkan pinjaman tersebut untuk digunakannya dalam pengurusan pajak penjualan rumah tersebut. Dengan alasan rumah untuk pengurusan rumah mewah itu memakan biaya yang besar.

Tanpa merasa curiga, korban menuruti pelaku untuk meminjamkan uangnya sebesar 50 juta kepada korban untuk kali pertama, yang diambil secara langsung dari BRI Depok bersama suami pelaku yang bernama Herman Abdillah. “Karena mereka itu punya kenalan di bank, jadi kita tidak ngantri di teller, dan kenalannya itu yang ngurus. Seminggu kemudian, bersama Wanda Clara saya kembali ambil uang 70 juta di BRI Depok, sisa dari rekening yang isinya memang hanya 120 juta,” ungkap korban.

Merasa tak puas dengan uang yang telah dipinjamkan, Wanda pun kembali memberikan angin surga kepada korban dengan memintanya menjual mobilnya. Dengan janji muluk akan menggantinya dengan yang baru. “Ia janji akan belikan yang baru kalau rumahnya sudah dibayar dan yang beli katanya James Riyadi pemilik Lippo Karawaci,” kata korban.

Kali ini, Juliana bersama Andarias, suami yang juga saksi dalam kasus ini tak menuruti keinginan pelaku. Namun dengan liciknya, tanpa kenal menyerah pelaku kembali membujuk korban untuk menggadaikan BPKB mobil korban. “Akhirnya, tergadailah BPKB tersebut dengan nilai 100 juta, dengan cicilan per bulannya 4 juta sekian,” jelasnya.

Ironisnya, korban sama sekali tak tahu banyak tentang latar belakang pelaku. Yang ia tahu, menurut pengakuan pelaku, suaminya merupakan mantan anggota DPR RI. Tak sampai di situ, korban pun kembali dimintakan sejumlah uang pinjaman. Kali ini, bak terkena hipnotis, korban harus rela menggadaikan pensiunan yang nilainya hampir 200 juta.

Bahkan pelaku kembali lagi meminjam kepada korban dengan memintanya mencarikan pinjaman dari orang lain. Dengan janji, lagi-lagi pengembalian berlipat-lipat kalau rumah sudah dibayar. “Sebenarnya bukan saya saja korbannya, banyak. Jadi bukan lagi uang puluhan atau ratusan juta dari para korban. Bahkan saya pernah dijanjikan 15 miliar, sama dengan korban lainnya,” ungkap Juliana.

 

Penanganan Kasus

Kini kasus yang dialami Juliana masih dalam penanganan Polresta Kota Depok, sejak tahun 2017 dilaporkan. Selama kurun waktu dua tahun proses, korban merasa pihak Penyidik Kepolisian tak serius menangani kasus tersebut. Terkesan ada permainan dalam penanganan perkara tersebut. Berkas kasus yang dilimpahkan ke JPU dikembalikan lantaran penyidik tidak mau melengkapi berkas. “Penyidik penyidik itu selalu melakukan kebohongan, kami sudah pernah laporkan ke Propam Polda. Bahkan pernah saya menghadap Kasat dan Wakasat, di situ Harun dan Bayu (Kanitkrimum dan Penyidik Pembantu) ngaku kalau dia berikan uang kepada Jaksa. Tapi di Propam Polda dia tak ngaku,”  papar Juliana.

Terungkapnya kasus yang dilaporkan korban ini menyeret sejumlah nama penyidik terkait adanya dugaan pelanggaran disiplin oleh Kanitkrimum Polresta Kota Depok Iptu Harun Rosyid dan Penyidik Pembantu Brigadir Bayu Aruman, yang kasusnya dilaporkan ke Bid Profesi dan Pengamanan Subbid Paminal Polda Metro Jaya oleh korban melalui Kuasa Hukum korban, Bambang Suwarno Marbun, SH dari Kantor Hukum dan Konsultan Bambang Suwarno Marbun, SH & Rekan dalam Surat Pengaduan Nomor: 025/KHKBSMR/Perlindungan Hukum/VI/2018, 26 Juni 2018 tentang dugaan tidak profesionalnya Penyidik Satreskrim Polresta Kota Depok dalam menangani perkara yang menimpa kliennya.

Pasalnya menurut Kuasa Hukum, Wanda Clara yang telah ditetapkan sebagai tersangka, namun tidak dilakukan penahahan oleh pihak Polres. “Meski sempat ditahan 20 hari dan diperpanjang lagi, setelah itu dilepas Penyidiknya, bahkan mengantarkan tersangka ke rumahnya. Katanya tahanan luar dan wajib lapor. Tapi saya sering ke Polres dia wajib lapor tak ada dia tandatangan,” ungkap Juliana.

Tak hanya itu, Brigadir Bayu juga dilaporkan telah memalsukan tanda tangan pelapor Juliana Nguru Diu dalam berkas perkara yang diajukan ke JPU (Jaksa Penuntut Umum) bahkan berupaya menyuap JPU Kejari Kota Depok, Henny Harjaningsih, SH. Namun, perkara tersebut tidak ada tindak lanjut alias jalan di tempat dan sampai saat ini belum mendapat kepastian hukum.  “Berapa kali penyidik mau kasih uang ke Jaksa tapi ditolak, dia tidak terima. Karena Bu Henny tak mau diajak kompromi. Malah difoto mobilnya sama Penyidiknya (Bayu-red.) dan ketahuan Bu Henny, dan ia marah pada penyidik.” ungkapnya.

Padahal, dalam Nota Dinas Nomor: R/ND – 530/IX/WAS.2.4./2018/Subbidpaminal dari Kasubbidpaminal kepada Kasubbidprovos perihal pelimpahan dugaan pelanggaran disiplin anggota Polri a.n. Iptu Harun, SH dan Brigadir Bayu Aruman yang ditandatangani Kasubbidpaminal AKBP Ananto Herlambang, SIK, MM, berdasarkan penyelidikan dan klarifikasi telah diperoleh fakta-fakta yang jelas.

Terkait fakta-fakta dan analisa tersebut juga telah disimpulkan bahwa Iptu Harun Rosyid, patut diduga melanggar pasal 4 huruf h Peraturan Pemerintah RI No. 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri dan Pasal 7 ayat (2) huruf a Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi terkait penanganan perkara yang dialami Juliana Nguru Diu.

Sementara Brigadir Bayu Aruman selaku Penyidik Pembantu juga patut diduga melanggar Pasal 6 huruf q Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri dan Pasal 7 ayat (1) huruf c Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri, yang kasusnya diminta untuk ditindaklanjuti Subbidprovos Bidpropam Polda Metro Jaya.

Namun sayangnya, semua masalah yang terjadi dalam perkaranya ini mangkrak,sehingga korban hanya bisa berharap proses penanganan kasus ini ditangani dengan benar dan tidak dipermainkan karena adanya sesuatu. “Patut diduga dan ada indikasi penyidik ini terima sesuatu dari tersangka, karena berani beraninya memalsukan tanda tangan saya, dan saya lihat beda jauh tanda tangan saya dalam berkas BAP yang ada di Jaksa,” ungkapnya.

Lebih dari itu, macetnya penanganan kasus Penyidik Polresta Kota Depok di Polda Metro juga membuat korban bertanya-tanya, “ada apa dengan penegak hukum di lembaga Polri?”. “Saya harus minta bantuan ke mana lagi kalau sudah minta proses ini dilakukan dengan benar. Ini sudah menyangkut kinerja kelembagaan, jadi saya sudah tidak percaya dan kecewa dengan para penyidik Polresta Kota Depok,” imbuh Juliana.

Juliana melihat, pelanggaran yang dilakukan penyidik Polresta Kota Depok dalam perkaranya ini sudah sangat serius, karena untuk seorang penyidik yang berani membawa uang kepada Jaksa dan memalsukan tanda tangannya merupakan pelanggaran berat. “Saya ingin pejabat tinggi Polri tahu bahwa cara kerja penyidik kepolisian, dalam hal ini di Polresta Kota Depok seperti ini. Jadi menurut saya, polisi itu kalau disoroti media massa kerjanya yang bagus-bagus saja, tapi di belakang media kerjanya seperti ini. Seperti makelar kasus (markus) atau mafia hukum yang bersindikat, sehingga membuat kasus saya ini jadi tidak jelas ujung pangkalnya,” ungkapnya mengakhiri. ED – DEPOK

LEAVE A REPLY

Please enter your name here
Please enter your comment!